Politik

Hary Tanoesoedibjo Paling Cocok Berduet Dengan Prabowo?

JAKARTA,Zona Merah - Berita terkaitnya datang dari Partai NasDem. Partai baru ikut yang menjadi peserta pemilu 2014 itu dilanda konflik internal antara Surya Paloh dengan Hary Tanoesoedibjo. Akibatnya, Hary Tanoe memilih pergi dari partai dengan nomor urut 1 itu dan meletakkan posisi ketua Dewan Pakar Partai NasDem. Bos MNC grup itu tak sendiri.

Sejumlah kader Partai NasDem juga mengikuti langkahnya untuk mundur dari partai yang memiliki slogan restorasi Indonesia itu. Di antaranya adalah, Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq, Wakil Sekretaris Jenderal Saiful Haq, dan Ketua Internal DPP Partai Nasdem Endang Tirtana. Dalam jumpa persnya di kantor NasDem, kemarin, Hary Tanoe mengaku kecewa dengan Surya paloh yang ingin menjadi Ketua Umum Partai NasDem.
HT menilai seharusnya Surya Paloh meneruskan tradisi Partai NasDem yang mengutamakan pemimpin muda. “Masalahnya sederhana, saya melihat partai NasDem berkembang dengan baik, anggota dan pengurus NasDem di daerah adalah kalangan muda. 70 persen adalah anak muda. Saya ingin mempertahankan struktur seperti ini,”kata pria berusia 48 tahun itu dalam jumpa pers di Jl.Diponegoro, Jakarta, Senin (21/1). Namun demikian, keluar dari NasDem tak berarti menghentikan kiprah Hary Tanoe di dunia politik. Dia menyebut tiga langkah politik yang akan ditempuhnya selepas dari NasDem.
“Pertama kita bisa mendirikan organisasi massa (Ormas) perubahan, kedua bisa bergabung dengan partai politik yang sudah ada atau ketiga membuat partai baru,”katanya. Sebagai salah seorang bos media, Hary Tanoe tentu tak sulit untuk bergabung dengan partai politik. Karenanya, selepas dirinya mundur dari NasDem, sejumlah parpol mengaku bersedia menampungnya, salah satunya adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Partai besutan Prabowo Subianto itu dikabarkan melirik Hary Tanoe. Hal ini tak dibantah oleh anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat. “Kalau HT berniat untuk ikut ke Gerindra, kita akan mempertimbangkan baik-baik,” kata Martin Hutabarat di komplek parlemen, Senayan Jakarta, Senin (21/1). Belajar dari pengalaman di NasDem, Hary Tanoe tentu tak mau konflik dengan sesama elite kembali terjadi. Sebab, Gerindra memiliki seorang komandan yang telah menjadi ikonnya yakni Prabowo Subianto. Namun, jika Hary Tanoe menyatakan bergabung dengan Gerindra maka dia dan Prabowo akan saling melengkapi.
Sebab, sebagai bos media, Hary Tanoe dapat memanfaatkan media yang dimilikinya untuk kepentingan parpol yang didukungnya. Hal itu akan semakin lengkap dengan citra yang dimiliki Prabowo Subianto di mata masyarakat.
“Dulu waktu masih di NasDem dia dapat mengontrol elektabilitas partai lain karena dia memiliki media. Sekarang dia mundur dari NasDem dan membuka jalan bagi partai lain,”kata pengamat politik UIN Gun Gun Heryanto kepada wartawan. Menurutnya, Hary Tanoe dapat menjadi king maker dalam proses pencalonan presiden Prabowo di Pilpres 2014.
Dengan group media yang dimilikinya, Hary Tanoe dapat meningkatkan elektabilitas Prabowo sebagai seorang capres ke tingkat tertinggi. Karena itu, Hary Tanoe saat ini menjadi sosok yang sangat ‘kinclong’ bagi parpol. Sebab, selain memiliki media massa, Hary Tanoe juga memiliki akses finansial. Hal itu, tentu akan semakin meningkatkan nilai tawar terhadap seorang Hary Tanoe. “Tapi masalahnya tak ada makan siang yang gratis. Keluar dari NasDem pasti akan menjadi pelajaran sendiri bagi Hary Tanoe,” katanya. Arfendy

Pemimpin Indonesia Lahir Dari Sistem Transaksional

YOGYAKARTA, Zona Merah - Pemimpin Indonesia lahir dari sistem politik transaksional sehingga sulit mencari pemimpin tegas dan berani menegakkan hukum, kata Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD."Politik kita saat ini saling sandera, penegakan hukum seolah transaksi jual beli. Hal itu terjadi karena rusaknya sistem rekrutmen politik yang berdasarkan transaksi politik yang kotor," katanya di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Senin belum lama ini. Pada dialog kepemimpinan bertajuk "Kontribusi UII dalam Menyiapkan Pemimpin Bangsa", dia mengatakan negara ini perlu memikirkan bagaimana bisa memiliki kepemimpinan kuat. "Jangan biarkan negara ini mengalami disorientasi, sehingga tidak tahu mau dibawa ke mana, kemudian timbul ketidak percayaan dan muncul ketidakpatuhan, dan berujung disintegrasi bangsa," katanya.
Ia mengatakan Indonesia mempunyai modal menjadi bangsa besar, namun pengelolaan dan kepemimpinan bangsa ini kurang tepat.
Bangsa Indonesia, kata dia, secara ideologi kuat dengan Pancasila yang tidak akan terkalahkan, secara sosiologis juga kuat, terlihat dari solidaritas bangsa yang tinggi, dan sumber daya alam luas, sehingga secara ekonomi kuat dengan pertumbuhan terbesar kedua di Asia.
"Persoalan yang perlu kita benahi adalah manajemen pemerintahan dan kepemimpinan," kata Guru Besar Fakultas Hukum UII itu. Red/ZM


Desak Anas Mundur, Ruhut Dicopot dari Demokrat

YOGYAKARTA, Zona Merah - Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat mencopot Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Ruhut Sitompul.Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Saan Mustopa mengatakan pencopotan ini sudah sejak September lalu, sebelum penyerahan berkas kepengurusan partai ke Komisi Pemilihan Umum. “Ini untuk melengkapi persyaratan verifikasi partai,”kata Saan saat dihubungi, beberapa pekan yang lalu.
Saan membantah ada faktor politis dalam pencopotan Ruhut. Menurut dia, sebelum berkas diserahkan, terjadi kekosongan di sejumlah posisi.Ia mencontohkan posisi Wakil Sekretaris Jenderal yang diisi Angelina Sondakh. Angelina dicopot dari pengurus partai setelah menjadi tersangka kasus ko-rupsi proyek di Kementerian Pendidikan serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Posisi itu diisi oleh Nurhayati Assegaf yang juga Ketua Fraksi Demokrat di DPR.Selain pencopotan Ruhut, kata Saan, Demokrat juga merotasi sejumlah pengurusnya.Misalnya, Andi Nurpati Baharuddin menjadi Kepala Divisi Eksternal dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Sedangkan Ketua Departemen Pemuda dan Olahraga, Gede Pasek Suardika, mengisi posisi Ketua Divisi Komunikasi Demokrat yang ditinggalkan Andi.Anehnya, Sekretaris Departemen Perbankan Demokrat, Achsanul Qosasi, tak mengetahui pencopotan Ruhut.
“Saya baru dengar hari ini, “katanya semalam.Ruhut tak kaget dengan pen copotannya.Ia yakin, pencopotan ini sudah dirancang sejak lama oleh Anas Urbaningrum untuk menjatuhkannya. “Saya sejak tahun lalu meminta Anas mundur dari jabatan ketua umum, ”katanya. Ruhut menilai nama Anas yang sering dikaitkan dengan kasus korupsi mengakibatkan citra Demokrat anjlok.Ruhut mengaku mendengar kabar Anas meminta Ketua Dewan Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencopotnya. Sampai saat ini, Ruhut belum menerima surat pencopotannya. Ia yakin, pencopotan ini akan mengakibatkan penolakan terhadap Anas kian besar. “SBY selalu membela saya kok.Biar SBY yang mengurusnya,” kata Ruhut Sitompul kepada wartawan. Red/ZM

Marzuki Alie Sesalkan DPR Dianggap Musuh

JAKART, Zona Merah - Ketua DPR RI Marzuki Alie menyesalkan sikap para elit politik dan pimpinan lembaga negara yang memosisikan DPR sebagai musuh.
"Mungkin ada anggapan jika melawan DPR seolah-olah menjadi orang paling hebat. Padahal DPR sebagai institusi yang seharusnya dibangun, bukan dijadikan musuh sehingga harus dihancurkan," katanya seperti dilansir kantor berita ZM di Jakarta, Selasa, belum lama ini.
Marzuki menyesalkan pernyataan-pernyataan pejabat tinggi negara yang melontarkan hal yang dinilai tidak patut dilontarkan.
"DPR ini seharusnya diposisikan sebagai lembaga demokrasi," katanya.
Dia mengatakan bahwa pihaknya juga akan menindak anggota yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh DPR.
"Kalau ada anggota yang tidak benar, laporkan. Kalau ada yang korupsi, kita dorong agar hal itu dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," katanya.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Badan Kehormatan (BK) untuk berani menindak anggota yang melanggar etika.
"Jika ada yang melanggar etika, bisa dilaporkan ke BK," katanya.
Menurut Marzuki, seluruh pimpinan DPR sudah sepakat dan sudah melakukan berbagai upaya untuk membenahi lembaga DPR.
"Yang bisa mengatur anggota DPR itu fraksi. Kita juga melakukan koordinasi dengan alat-alat kelengkapan di DPR," katanya.
Dia berharap setiap anggota DPR tidak ada yang terlibat proyek-proyek korupsi.
"Saya tidak mau ada pejabat kesetjenan yang harus `sekolah` karena kasus korupsi," katanya.
Oleh karena itu, dirinya pun berharap kepada semua pihak untuk terus mendukung upaya pembenahan yang kini dilakukan.
"Kita berharap upaya pembenahan mendapat dukungan dan bukan hanya tudingan saja. Kami masih ada kekurangan, karena itu kami membangunnya dan bukan menghancurkannya," katanya. Red/ZM

Endriartono Sutarto tetap di Nasdem

YOGYAKARTA, Zona Merah - Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto tak akan keluar dari Partai Nasional Demokrat meskipun terjadi kisruh di partai itu.
Kepada wartawan di Jakarta, Endriartono menyebutkan dirinya bergabung dengan Partai NasDem karena melihat visi dan misi  yang mengagendakan restorasi dan  gerakan perubahan.
"Itu menjadi salah satu pilihan saya mengapa saya bergabung dengan Partai NasDem. Sejauh visi dan misi Nasdem tidak berubah, ya, tidak ada alasan buat saya untuk keluar dan tetap bergabung," kata Endriartono.
Menurut dia, perbedaan yang terjadi di tingkat elit NasDem itu merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja, dan itu pasti terjadi di partai lain.
"Sekarang bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat itu. Perbedaan pendapat itu tidak seharusnya dengan mengundurkan diri, bisa dilakukan dengan dialog, pendekatan," kata dia.
Ia juga meyakini, kisruh internal NasDem tak akan mempengaruhi kesiapan NasDem untuk menghadapi Pemilu 2014.
"Organisasi yang dibentuk didesain untuk lolos pemilu tapi tidak didesain untuk menghadapi partai-partai besar pada pemilu 2014. Untuk memenangkan pemilu, tentu harus ada organisasi baru," kata dia.
"Perlu adanya organisasi tanpa harus merubah image partai dan lain sebagainya tetapi karena wilayah pertempurannya berubah, maka organisasinya disesuaikan untuk hadapi medan perang baru," kata Endriartono. Red/ZM